Regulasi

Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Indonesia, sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap pencapaian SDGs, telah mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi SDGs di Indonesia:

1. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

  • Perpres No. 59/2017 ini menjadi landasan hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia. Regulasi ini menetapkan mekanisme koordinasi, penyusunan rencana aksi, serta pelaporan terkait pelaksanaan SDGs.
  • Regulasi ini menegaskan bahwa SDGs harus terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan daerah. Peraturan ini juga membentuk Tim Koordinasi Nasional SDGs yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

  • RPJMN 2020-2024 telah mengadopsi target-target SDGs sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. RPJMN ini mencakup berbagai target SDGs, termasuk pengurangan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, energi bersih, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
  • RPJMN ini juga mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mencapai target SDGs, termasuk dalam bidang lingkungan dan kesejahteraan sosial.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  • UU ini memberikan dasar hukum untuk melindungi lingkungan hidup, yang merupakan salah satu aspek penting dalam SDGs. Regulasi ini mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung implementasi target SDGs yang terkait dengan lingkungan, seperti SDGs 13 (Aksi Iklim) dan SDGs 15 (Ekosistem Darat).

4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

  • UU Desa memberikan kerangka hukum untuk pemberdayaan desa dan pengelolaan sumber daya desa yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan target SDGs, terutama SDGs 1 (Mengakhiri Kemiskinan), SDGs 2 (Mengakhiri Kelaparan), dan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).
  • Regulasi ini mendorong pembangunan berbasis masyarakat dan pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan melalui program-program seperti Dana Desa dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya.

5. Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah dan Lingkungan

  • Berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah, seperti Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, mendukung pencapaian SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).
  • Regulasi ini mendorong pengurangan sampah, daur ulang, dan pengelolaan limbah yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

6. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

  • Kebijakan ini mendukung implementasi SDGs 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi. Pemerintah juga mendorong penggunaan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui kebijakan ini.

7. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

  • Dalam peraturan ini, SDGs dijadikan sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional. Pencapaian SDGs terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

8. Kemitraan dan Kolaborasi Multi-Stakeholder

  • Pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas internasional dalam mencapai target SDGs. Kolaborasi ini diatur dalam regulasi dan kebijakan yang melibatkan kemitraan multi-stakeholder dalam proses implementasi SDGs.

9. Pendanaan SDGs

  • Pemerintah Indonesia telah membentuk SDGs Financing Hub, yang bertujuan untuk mengkoordinasikan sumber-sumber pendanaan untuk pencapaian SDGs, baik dari anggaran pemerintah, investasi swasta, maupun bantuan internasional.

Kesimpulan:

Regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia mencakup berbagai aspek pembangunan, dari kebijakan lingkungan hingga pembangunan ekonomi berkelanjutan dan keadilan sosial. Indonesia terus berupaya mencapai target SDGs melalui pendekatan yang inklusif dan terkoordinasi di berbagai level pemerintahan dan sektor masyarakat.